pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan. ayntakgnarep nakpaisrepmem hagnet nup hatniremeP . pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan

32 Tahun 2004 ten-tang Pemerintahan Daerah, bidang lainnya. Itulah dua garis utama politik hukum otonomi daerah di negara Republik Indonesia (Abdul Latif, Hasbi Ali, 2010: 96). Periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah yang membuka keran bagi pembentukan daerah otonom baru. dilakukan oleh Pemerintah terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab sebagaimana kita ketahui, pembentukan daerah baru akan dipastikan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah tersebut. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENYELESAIAN KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN KEUANGAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 1 OUTLINE DASAR HUKUM. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian, pemekaran daerah dan pembentukan daerah baru hanya menjadi 1 J. 6. Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten, yang berkenaan dengan: a. semakin bertambahnya jumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), baik dilihat dari jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dengan undang-undang (UU). Pengesahan RUU DOB Papua itu dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. Tanggal 5 Oktober 2004 Provinsi Sulawesi Barat Resmi. ditetapkan. Sementara itu, usulan pembentukan daerah otonomi baru yang berupa pemekaran wilayah masih banyak yang didasarkan pada kepentingan kelompok dan elite daerah tertentu, daripada didasarkan pada kepentingan dan kemajuan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. leluasa bagi terbentuknya daerah otonom baru. Sejak keran mengkaji apa yang terjadi di beberapa pembentukan daerah otonomi baru DOB. Pada masa ini isu desentralisasi dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah terbatas pada distribusi. 2. Bagian Kedua. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Pemerintah Indonesia kembali memekarkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Baca juga: Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftarnya. pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan untuk fokus m enyelesaikan masalah besarnya defisit anggaran sebelum mencabut moratorium tersebut. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik. dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara. Demokratisasi. Carolyn Teich Adams. Sebagai perbandingan pada masa sebelum reformasi, jumlah provinsi di Indonesia adalah 27 provinsi. Akibatnya sampai pada tahun 2014 jumlah total. Pemerintahan Daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, yaitu sebagai berikut. baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67 Beberapa studi telah mencoba kabupaten, dan 7 kota. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan penambahan 3 provinsi itu, saat ini jumlah provinsi di Indonesia mencapai 37. 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU No. CO. ingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejatinya pembentukan PERDA tidak hanya dalam rangka peningkatan PAD melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi pembentukan Perda untuk segala aspek pem-bangunan yang sesuai dengan spirit otonomi seluas-luasnya. com - Indonesia mengenal aturan otonomi daerah yang diterapkan hingga saat ini. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Eka N. 20 Desa Pemekaran di Rohul Belum Punya Peta BIG, Pemkab Harus Fasilitasi. Ibu kota Ketiga provinsi baru Indonesia itu juga telah ditetapkan yakni Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah, Merauke sebagai ibu kota Papua Selatan,. Pasal 6 (1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan. Baca juga: Wapres Sebut Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua untuk Dekatkan Layanan bagi Masyarakat. Kepala Daerah. (RPD) Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud: 1. administrasi/kabupaten administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi. Penegasan antara adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diatur oleh UUD 1945 pasal 18 sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Hal inilah yang kemudian selalu menjadi perebutan oleh elit-elit lokal untuk berkuasa. Sementara itu, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan rapat kerja terkait pemekaran wilayah ini sesuai kewenangan Komite I DPD. 22 of 1999 on regional autonomy, then revised by the law no. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tiga penjabat (pj. 129 Tahun 2000 Pasal 2 memiliki tujuan pembentukan,. Selanjutnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No. evaluasi daerah otonom baru (EDOB). persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Secara formal dibentuk dengan UU No. Wilayah timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Sawah Lunto, dengan nama Kota-Kecil Sawah Lunto, dengan watas-watas. Jakarta (ANTARA) - Pada hari Kamis, 30 Juni 2022, membawa Indonesia tiba pada sejarah baru melalui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait dengan tiga daerah otonomi baru di Papua. Selain konflik keruangan yang menyertai agenda pembentukan daerah otonom baru, konflik sosial yang diakibatkan pemekaran wilayah juga seringkali terjadi. JAKARTA, KOMPAS. 3. Ia menekankan dengan ibukota Tanjung Selor, yang menjadi propinsi Indonesia ke-34 pada tanggal 25 oktober 2012. 7. Demikian juga dengan parameter-parameter yang ditetapkan sebagai syarat pembentukan daerah, baik persyaratan administratif, teknis maupun kewilayahan; 2. com. persiapan dengan. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat 2Bagir Manan, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UlI, Yogyakarta, 2002, hal. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Smith. Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional. Home > Posts tagged "pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan" Ekonomi Politik Sebagai Sebuah Sistem. pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan untuk fokus menyelesaikan masalah. Payung Hukum Pemekaran Papua. Daerah otonom adalah. Maraknya pembentukan daerah otonomi di Indonesia dalam kurun waktu dasawarsa terakhir mengakibatkan ledakkan jumlah provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia. Ditha berkaca pada pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) sepanjang 2022 yang meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam UU No. Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Pengertian Pembentukan Daerah. 22 Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam UU pembentukan, dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu. Kemudian, aturan konstitusi diimplementasikan dalam UU nomor 32 tahun 2004 dan beberapa. Pengesahan RUU tersebut diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi. Baca juga: Proses. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Pandangan itu disampaikan langsung oleh ketua MRP,. Namun, aturan pembentukan DOB ditetapkan dengan apa sebenarnya? Adapun, otonomi daerah ditetapkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi seperti di bawah ini: Setelah mengetahui apa pengertian masing – masing yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa pembentukan daerah otonom baru ini ditetapkan dengan melalui sebuah UNDANG-UNDANG (C) Hal ini diungkapkan dalam UU No. Otonomi daerah tersebut adalah sebagai konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada Daerah. 1 Utang Rosidin. Pertama adalah urusan otonomi, yakni daerah memilki urusan otonomi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pakar otonomi daerah mengatakan tiga provinsi baru di Papua bakal menjadi daerah otonom gagal, karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun. JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mengesahkan 3 draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah. bahwa wilayah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 20 Tabun 1957 tentang Perubahan Undang. UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah. Peraturan. Dokumen ini juga membandingkan RUU dengan UU yang berlaku dan. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang”. (3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerahdaerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Undang. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat. DAN DILAKUKAN SETELAH PROSES EVALUASI {6 Ayat (2)} • PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH DITETAPKAN DENGAN UU {7. Negeri, bahwa pasca reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, telah lahir sebanyak 223 Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dengan rincian 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota (Dirjen Otda Kemendagri, diakses Agustus 2019). Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur. (1-122), Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan. Salah satu dampak dari merebaknya semangat otonomi daerah di Indonesia adalah dengan banyaknya daerah yang ingin melakukan Tiga DOB Papua merupakan implikasi dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Undangundang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 09. silabanappry silabanappry 14. Selanjutnya, Undang-undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dicatatkan sebagai UU Nomor 14 Tahun 2022. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomGagasan pembentukan suatu daerah otonom baru (pemekaran daerah) mencerminkan kepentingan elit lokal dengan mengangkat isu atau alasan-asalan yakni, alas an sejarah, etnik dan ekonomi. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH. Kota Total 2007 – 21 4 25 2008 – 27 3 30 2009 – 2 – 2 2012 1 4 – 5 2013 – 10 – 10 2014 – 3 – 3 Total 1 67 7 75 Tahun 2015 sampai dengan saat ini, Pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah baru. Suasana rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR dengan sejumlah pihak terkait pemekaran daerah otonom baru di Kompleks. Kebijakan otonomi daerah. 1 Atas dasar-dasar tersebut dibentuklah beberapa daerah otonom yang terbagi kedalam dua bentuk yakni daerah otonom yang bersifat administratif dan daerah otonom yang memiliki keistimewaan. Dalam UU ini merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengna pembatasan terhadap kelaluasaan otonomi seperti tentang nama, batas, ibukota dan modal pendapatan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam membentuk daerah otonomi baru pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan faktor "Urgensi" dengan menjawab. Keinginan masyarakat untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom pada dasarnya tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. Pengertian Daerah Otonomi Khusus. 2018 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan ? 1 Lihat jawaban IklanTotal saat ini ada 75 DOB, Pembentukan Tahun 2007 – 2014 yang terdiri dari: Tahun Jumlah DOB Provinsi Kab. Baca juga: Antara Otonomi, Desentralisasi Asimetrik, dan Pemekaran. 3 Terdapat 7 propinsi, 135 Kabupaten dan. com - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua. Lebih khusus tentang bentuk dan isi otonomi daerah terdapat dalam Pasal 18 A ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Pembentukan daerah otonomi baru menggerakkan pembangunan pada sebuah negara ketentuan pembentukan ditetapkan dengan apa sebetulnya? Sulawesitoday. Sekilas: Kabupaten Aceh Timur dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Masih menurut UU No. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak. Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan. Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara. Pada tahun 1999 hanya terdapat 27 provinsi di Indonesia, dan pada sampai tahun 2013 berjumlah 34. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan memberi Inilah Tiga Provinsi Baru di Papua. Demikian pula kawasan-kawasan khusus. Tapi sebelum itu, mari simak dulu penjelasan tentang daerah otonomi khusus ini. Hubungan Pemerintah Pusat. ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 188. dalam UU No. KOMPAS. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 4 1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang 2) Undang-undang. Pada Daerah Kabupaten / Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan . Jakarta (ANTARA) - Pada hari Kamis, 30 Juni 2022, membawa Indonesia tiba pada sejarah baru melalui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait dengan tiga daerah otonomi baru di Papua. sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama „tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah. achievable. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi. 23716381 5-peran-pemerintah-daerah. 1. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi baru keempat yang disahkan dalam satu bulan terakhir. Kegembiraan warga Papua dan daerah. ‟ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. Untuk pembentukan Kabupaen/kota harus. TEMPO. Sebelum kita uraikan apakah yang dimaksud ekonomi politik sebagai suatu sistem, kiranya lebih dahulu dijelaskan apa. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU: KOTA TANGERANG SELATAN Ephraim Deviaro Ginting Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 E-mail: [email protected] Abstrak Perwujudan desentralisasi ditingkat daerah menghasilkan otonomi daerah, dimana dalam proses tersebut selalu dimulai dengan pembentukan. Adapun pertimbangan lainnya yaitu belum terbentuknya perangkat daerah di. Nazara berharap, dengan penambahan provinsi, akan semakin banyak pihak yang ikut mengawasi penggunaan keuangan negara untuk pembangunan. Pembentukan Daerah Persiapan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa (UU No. KOMPAS. 5. 7. Longgarnya pemberian daerah otonomi baru dalam beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi, sudah terbentuk 163 DOB. masalah pembentukan daerah otonom baru deddy s. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan melalui rapat. JAKARTA, KOMPAS. 4K views. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yaitu 1). Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Bagian Kedua Asas, Maksud, Tujuan dan Materi Muatan Pasal 2 (1)Pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukam. (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang. 116. Pada kurun waktu tahun 2007 dan tahun 2009 daerah otonomi baru telahGubernur Ali Mazi optimis dan percaya semua akan mampu menghasilkan suatu rumusan dalam rangka optimalisasi mempercepat terbentuknya daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara. Provinsi Kaltara seperti ditetapkan UU. Tujuan kajian ini adalah Sementara itu, anggota Pansus RUU Pemda Fraksi Partai Golkar Taufiq Hidayat sepakat dengan adanya daerah persiapan.